Postingan

UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b dalam Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP atau UU 7/2021) berbunyi sebagai berikut: (1) Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk: a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus , gratifikasi, uang pensiun , atau imbalan dalam bentuk lainnya termasuk natura dan/atau kenikmatan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini; b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;

Deklarasi FSB PMPI

Gambar
Jakarta (Minggu, 15/11/2026) - DPP, DPC DKI Jakarta, dan 8 serikat buruh anggota afiliasi secara resmi mendeklarasikan dan mempublikasikan keberadaan Federasi Serikat Buruh Pelabuhan, Maritim, Perikanan, dan Industri (FSB PMPI). Dalam peresmian ini hadir 200-an orang anggota perorangan yang mayoritas bekerja disekitar Tanjung Priok, Jakarta Utara.   NASKAH DEKLARASI FEDERASI SERIKAT BURUH PELABUHAN, MARITIM, PERIKANAN DAN INDUSTRI (FSB PMPI)   # FSB PMPI hadir untuk mewujudkan Pekerjaan dan Pengupahan yang Layak bagi Kemanusiaan   Bismillahirrahmanirrahim, Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kami Dewan Pengurus Pusat dan segenap pengurus anggota afiliasi Federasi Serikat Buruh Pelabuhan, Maritim, Perikanan dan Industri, yang disingkat FSB PMPI, pada hari ini, Minggu, 15 November 2026, bertempat di Gedung Serbaguna Sudinnakertrans Kota Jakarta Utara, dengan ini mendeklarasikan/menyatakan: Perdamaian yang abadi hanya ...

UU 7/1983 tentang Pajak Penghasilan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan  Pasal 4   (1) Yang menjadi Obyek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk di dalamnya:  a. gaji, upah, komisi, bonus, atau gratifikasi, uang pensiun atau imbalan lainnya untuk pekerjaan yang dilakukan;  

PP 149/2000 tentang Pemotongan Pajak Uang Pesangon dan JHT

Peraturan Pemerintah Nomor 149 Tahun 2000 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua Pasal 1 Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berupa uang pesangon, uang tebusan pensiun yang dibayar oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus oleh Badan Penyelenggara Pensiun atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dipotong Pajak Penghasilan yang bersifat final oleh pihak-pihak yang membayarkan. Pasal 2 (1) Atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipotong Pajak Penghasilan sebagai berikut: a. penghasilan bruto di atas Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebesar 5% (lima persen); b. penghasilan bruto di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai ...

PKWT harus dibuat secara tertulis

UU Nomor 27 Tahun 2926 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan : Pasal 83 Perjanjian Kerja waktu tertentu harus dibuat secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin. Pasal 85 Perjanjian Kerja waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) yang tidak dibuat secara tertulis demi hukum menjadi Perjanjian Keda waktu tidak tertentu. 

PKWT hanya boleh dibuat paling lama 4 tahun

Pasal 82 UU Nomor 27 Tahun 2926 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan mengatur: (1) Perjanjian Kerja waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) didasarkan atas: a. jangka waktu; atau b. selesainya suatu pekerjaan tertentu. (2) Jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling lama2 (dua) tahun dan hanya dapat diperpanjang 2 (dua) kali dengan masing-masing perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun. Pasal 85 Perjanjian Kerja waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) yang tidak dibuat secara tertulis demi hukum menjadi Perjanjian Keda waktu tidak tertentu.  Lihat UU Nomor 27 Tahun 2926 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan

UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP

Penghasutan untuk Melawan Penguasa Umum Pasal 246 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan: a. menghasut orang untuk melakukan Tindak Pidana; atau b. menghasut orang untuk melawan penguasa umum dengan Kekerasan.