Harris Manalu & Partner

Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump pada Kamis, 19 Februari 2026 di AS menandatangani Perjanjian Dagang Resiprokal (Timbal Balik) atau disebut Agreement on Reciprocal Trade (ART). Dalam perjanjian ini terdapat 6 isu penting dalam kaitannya dengan hubungan ketenagakerjaan, yaitu: 1. Pembatasan Outsourcing (Alih Daya) : Indonesia diminta merevisi aturan untuk memastikan alih daya tidak digunakan pada kegiatan inti perusahaan. 2. PKWT 1 Tahun: Kontrak kerja hanya diizinkan untuk pekerjaan non-permanen dengan durasi maksimal satu tahun. 3. Upah Minimum Tanpa Kecuali: Penghapusan ketentuan pengecualian upah minimum, termasuk untuk usaha skala menengah. 4. Kebebasan Berserikat dan Berunding Bersama: Penghapusan aturan yang membatasi hak pekerja dan serikat pekerja dalam berserikat dan melakukan perundingan kolektif. 5. Larangan Pekerja Paksa: Indonesia wajib mengadopsi dan menerapkan larangan impor barang yang menggunakan pekerja paksa. 6. Hukum Ketenagakerjaan Berlaku...

Agus Sujono dan Kodri Bin Hasanuddin mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (UU 37/2004) ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang teregisterasi dalam perkara Nomor 74/PUU-XXIV/22026 tanggal 19 Februari 2026. Keduanya merupakan mantan karyawan PT Radiance yang kena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat perusahaan tempatnya bekerja dinyatakan pailit melalui putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, sedangkan upah dan pesangon belum dibayarkan sampai sekarang (27/2/2026).  Dalam sidang Pendahuluan Pertama (agenda penyampaian pokok-pokok permohonan) diselenggarakan pada Jumat, 27 Februari 2026 para Pemohon menyatakan pasal yang diuji dalam permohonan ini tidak memberikan informasi keadaan harta pailit yang berada di bawah penguasaan kurator yang memiliki tugas mengurus harta pailit perusahaan. Sebab, dalam Pasal 74 ayat (1) UU 37/2004 hanya menyebutkan, " Kurator harus menya...

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1022 K/Pdt/2006 tanggal 13 Desember 2006,  memberi kaidah hukum bahwa sesuai dengan yurisprudensi Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugat . Demikian pertimbangan hukum selengkapnya dari Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, yakni Dr. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Prof. Rehngena Purba, S.H., M.S. dan I Made Tara, S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota:  “ - Bahwa Pengadilan Tinggi Irian Jaya di Jayapura membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura karena menganggap bahwa Negara harus digugat, hal ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena sesuai dengan Yurisprudensi bahwa Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugat (putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 16 Juni 1971 No.305 K/Sip/1971); - Bahwa selain dari pada itu Negara tidak merugikan kepentingan Pemohon Kasasi/Penggugat, karena yang dianggap merugikan dari Pemohon Kasasi/Penggugat ad...

Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003) yang berbunyi, " Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja ." diminta Pemohon dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Permohonan Pemohon teregister dalam perkara Nomor 51/PUU-XXIV/2026. Sidang pendahuluan pertama perkara ini dilaksanakan tanggal 10 Februari 2026. Menurut Pemohon norma ini tidak perlu diatur dalam Undang-Undang, tapi cukup disepakati dalam perjanjian kerja atau perjanjian kerja bersama (PKB).

Dodi Saputra, seorang pekerja bidang Security (Satpam) pada perusahaan outsourcing, mengajukan permohonan uji materiil Pasal 81 UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) yang berbunyi, " Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja ." ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang diregister dalam perkara Nomor 60/PUU-XXIV/2026. Pemohon meminta   frasa " meliputi tempat pekerja/buruh bekerja " diperluas menjadi " meliputi tempat pekerja/buruh bekerja atau meliputi tempat tinggal pekerja/buruh ". Pemohon meminta gugatan PHK dapat diajukan di PHI tempat tinggal Pemohon, yaitu PHI Bandung karena Pemohon bertempat tinggal di Bandung, tidak harus diajukan di PHI Jaya Pura sebagai wilayah hukum tempat kerja Pemohon di PT Freeport Indonesia, Timika. Sebagai pekerja yang telah di PHK tentu pemohon tidak akan...

SEMA 2/2024, huruf B, angka 4 (Perselisihan Hubungan Industrial) mengatur: a. Perselisihan antara anak buah kapal dengan pengusaha kapal diselesaikan dengan berpedoman pada Perjanjian Kerja Laut (PKL) yang didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Undang-Undang Pelayaran beserta aturan pelaksanaannya. Dalam hal KUHD dan Undang-Undang Pelayaran beserta aturan pelaksanaannya tidak mengatur maka penyelesaiannya berpedoman pada ketentuan ketenagakerjaan. b.  Para pihak yang berselisih terkait hubungan pekerja/buruh di sektor perkapalan yang didasarkan pada PKL dapat mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial pada tempat PKL dibuat dan ditandatangani pada wilayah kantor kesyahbandaran pelabuhan atau di tempat terakhir pekerja itu bekerja.  

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 91/PUU-XVIII/2020, tanggal 25 November 2021, yaitu perkara/permohonan pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 Tahun 1945 (halaman 384-394), menyatakan selain keterpenuhan formalitas 5 (lima) tahapan pembentukan undang-undang ( lawmaking process) sebagaimana diatur dalam UUD 1945, yaitu: (i) pengajuan rancangan undang-undang; (ii) pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden, serta pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan DPD sepanjang terkait dengan Pasal 22D ayat (1) dan (2) UUD 1945; (iii) persetujuan bersama antara DPR dan presiden; (iv) pengesahan rancangan undang-undang menjadi undang-undang; dan (v) pengundangan; masalah lain yang harus menjadi perhatian dan dipenuhi dalam pembentukan undang-undang adalah partisipasi masyarakat. Kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang sebenarnya juga merupakan pemenuhan amanat konstitusi ...