Harris Manalu & Rekan

Advokat Andri Darmawan mengajukan permohonan pengujian materi Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Pasal 27 ayat (1), 28D ayat (1), 28E ayat (3), dan 28J ayat (2) UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam permohonannya yang teregister dalam perkara Nomor 183/PUU-XXII/2024 yang dibacakan dalam sidang pemeriksaan pendahuluan pada Selasa, 4 Maret 2025, Andri mendalilkan pimpinan organisasi advokat yang merangkap sebagai pejabat negara menyebabkan organisasi advokat menjadi tidak bebas dan mandiri karena adanya intervensi kekuasaan pemerintahan dalam organisasi advokat dan juga kecenderungan adanya dominasi individu atau kelompok organisasi advokat tertentu yang dapat berujung pada penyalahgunaan kekuasaan yang jamak dipahami. Pimpinan organisasi advokat yang merangkap sebagai pejabat negara menimbulkan konflik kepentingan (conflict of interest) karena tidak bisa memisahkan antara kepentingan individu atau kelompok organisasi dengan kepentingan tu...

Konvensi ILO 87 berjudul Konvensi Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi, ditetapkan pada tahun 1948. Indonesia meratifikasi Konvensi 87 melalui Keppres No. 83 Tahun 1998. Konvensi ILO 98 berjudul Konvensi Hak Berorganisasi dan Berunding Bersama, ditetapkan pada tahun 1949. Konvensi 98 ini untuk melengkapi Konvensi 87. Indonesia meratifikasi Konvensi 98  melalui UU Nomor 18 Tahun 1956. Perbedaannya, Konvensi 87 lebih berfokus pada kebebasan berserikat, sedangkan Konvensi 98 lebih berfokus pada perundingan bersama atau hubungan antara pengusaha dan pekerja. 

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahanatas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Tahun 2025.

Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 145 Tahun 2025 ini mengubah Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 832 Tahun 2024 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2025.

Pertama dalam Sejarah Peradilan Indonesia, PN Slawi Selenggarakan Pemeriksaan Saksi pada Kantor Perwakilan RI secara Elektronik Dok: MA Jakarta | (09/01/2025) Pengadilan Negeri (PN) Slawi mencatat sejarah baru dalam penyelenggaraan peradilan. Pengadilan yang memiliki wilayah yurisdiksi Kabupaten Tegal tersebut sukses menyelenggarakan pemeriksaan saksi yang berada di luar negeri secara elektronik (08/01). Pemeriksaan saksi tersebut dilakukan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 30/Pdt.G/2024/PN.Slw secara hybrid, Majelis Hakim dan pihak berperkara bersidang pada Ruang Sidang Cakra PN Slawi, sedangkan saksi hadir pada Kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Chicago, Amerika Serikat, dengan difasilitasi KJRI setempat. Persidangan tersebut dilaksanakan pada Pukul 20.30 WIB-22.00 WIB/08.30 a.m.-10.00 a.m. waktu pada KJRI Chicago. Implementasi Perdana Perjanjian Kerja Sama MA-Kemlu Panitera Mahkamah Agung, Heru Pramono, menegaskan bahwa pemeriksaan saksi yang berada...

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan angka kecelakaan kerja terus meningkat dalam 3 tahun terakhir. Yassierli menyatakan, berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan terdapat 298 ribu kasus kecelakaan kerja di tahun 2022.  Lalu pada 2023, jumlah kasus kecelakaan kerja meningkat menjadi 370 ribu. Kemudian di Periode Januari-Oktober 2024, angka kecelakaan kerja sudah menyentuh 360 ribu. Kecelakaan kerja ini termasuk penyakit akibat kerja. Demikian disiarkan YouTube Kemnaker, Selasa, 14 Januari 2025.   Klik Link videonya:

Daftar RUU Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025 - 2029. Revisi UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjadi Prolegnas Prioritas Tahun 2025, sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.