Harris Manalu & Partner

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 91/PUU-XVIII/2020, tanggal 25 November 2021, yaitu perkara/permohonan pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 Tahun 1945 (halaman 384-394), menyatakan selain keterpenuhan formalitas 5 (lima) tahapan pembentukan undang-undang ( lawmaking process) sebagaimana diatur dalam UUD 1945, yaitu: (i) pengajuan rancangan undang-undang; (ii) pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden, serta pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan DPD sepanjang terkait dengan Pasal 22D ayat (1) dan (2) UUD 1945; (iii) persetujuan bersama antara DPR dan presiden; (iv) pengesahan rancangan undang-undang menjadi undang-undang; dan (v) pengundangan; masalah lain yang harus menjadi perhatian dan dipenuhi dalam pembentukan undang-undang adalah partisipasi masyarakat. Kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang sebenarnya juga merupakan pemenuhan amanat konstitusi ...

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi menandatangani Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2026 tentang  Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Ad Hoc , tanggal 4 Februari 2026. Tidak tanggung-tanggung Prabowo menaikkan "Gaji" yang secara teknis disebut Tunjangan Hakim Ad-Hoc seperti Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial tingkat Pengadilan Negeri dari Rp17.500.000,- menjadi Rp49.300.000 per bulan; Kenaikan ini tentunya sebagai hasil perjuangan  Forum Solidaritas Hakim Ad-Hoc Indonesia   (FSHAI) yang mengadukan dan diterima Komisi III DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada Rabu, 14 Januari 2026. Pengurus FSHAI meminta setelah 13 tahun tidak ada kenaikan gaji atau tunjangan perlu perubahan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2013 yang mengatur Tunjangan Hakim  Ad-Hoc  seperti Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial tingkat Pengadilan Negeri dari Rp17.500.000,- A. HAKIM AD-HOC PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI: 1....

Mahkamah Konsitusi kembali menggelar sidang ke-9 pengujian Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 164 ayat (2) UU 4/2023 (UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan= UU P2SK) pada hari Senin, 15 Desember 2025.  Dalam sidang ini MK mendengar keterangan 1 orang ahli Aktuaria Steven Tanner yang dihadirkan Presiden/Pemerintah dalam perkara Nomor 139/PUU-XXIII/2025.  Ahli Steven Tanner dalam keterangannya banyak tidak relevan dengan pokok persoalan. Bahkan ahli sangat keteteran menjawab pertanyaan para hakim dan para pemohon dalam perkara Nomor 139 dan 164/PUU-XXIII/2025 (FSP KEP SPSI dan FPE KSBSI). Dalam perkara ini Presiden/Pemerintah hanya mengajukan 1 orang ahli tanpa mengajukan saksi. Demikian juga DPR RI dalam perkara ini tidak mengajukan ahli dan saksi. Setelah sidang ke-9 ini para pihak akan mengajukan kesimpulan pada tanggal 23 Desember 2025 tanpa sidang. Dan selanjutnya menunggu panggilan sidang untuk pengucapan putusan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.  

Mahkamah Konsitusi kembali menggelar sidang ke-8 pengujian Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 164 ayat (2) UU 4/2023 (UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan/UU P2SK) pada Senin, 1 Desember 2025. Dalam sidang ini MK mendengar keterangan 2 orang ahli yang dihadirkan para Pemohon dalam perkara Nomor 164/PUU-XXIII/2025 (FSP KEP KSPSI AGN) yaitu Prof. Dr. Hasbullah Thabrany dari Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia dan Prof. H. Toto Tohir, S.H., M.H., sebagai ahli perdata dari Unisba Bandung.

Mahkamah Konsitusi kembali menggelar sidang ke-7 pengujian Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 164 ayat (2) UU 4/2023 (UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan= UU P2SK) pada hari Senin, 17 November 2025.  Dalam sidang ini MK mendengar keterangan 2 orang ahli dan 2 orang saksi yang dihadirkan para Pemohon dalam perkara Nomor 139/PUU-XXIII/2025 yang diajukan oleh 4 orang karyawan PT Freeport Indonesia.  Ahli Maruarar Siahaan sebagai ahli hukum konstitusi dan hak asasi manusia dan ahli Timbul Siregar sebagai ahli jaminan sosial dan ketenagakerjaan serta saksi Abraham Tandi Datu yang sampai saat ini masih bekerja di PT Freeport Indonesia dan saksi Rainot Hutabarat Hutabarat sebagai pensiunan PT Freeport Indonesia tahun 2015 yang ketika memasuki usia pensiun menerima manfaat pensiun secara sekaligus 100% dari Dana Pensiun Freeport Indonesia sangat memperkuat dalil-dalil para Pemohon dalam permohonan atau gugatannya.  

Sidang ke-5 pengujian materiil UU P2SK khusus mengenai pasal-pasal Dana Pensiun yang diajukan oleh Karyawan PT Freeport Indonesia ini ditunda karena Kemnaker belum siap mengajukan keterangannya. Sidang ke-5 ini dilaksanakan pada Rabu, 22 Oktober 2025 untuk perkara Nomor 139/PUU-XXIII/2025 dan digabung persidangannya dengan perkara Nomor 164/PUU-XXIII/2025 yang objek permohonannya sama.  Harusnya dalam sidang ke-5 ini Kementerian Ketenagakerjaan menyampaikan keterangan dalam posisinya sebagai Pemberi Keterangan. Keterangan Kemnaker ini diperlukan untuk menjawab dalil pemohon dalam perkara Nomor 139/PUU-XXIII/2025, apakah program pensiun benar sebagai pengganti atau pengurang uang pesangon, upmk dan uph sebagaimana yang didalilkan para pemohon dalam perkara Nomor 139/PUU-XXIII/2025? 

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui/mengesahkan nama-nama Anggota Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan dan Dewas BPJS Kesehatan Periode 2026-2032 pada hari ini, Selasa,10 Februari 2026. Nama-nama yang disetujui setelah dinyatakan lulus dalam berbagai tahapan seleksi, mulai seleksi administrasi, kompetensi, kesehatan, dan terakhir fit and propertest. Berikut 5 Anggota Dewas BPJS Ketenagakerjaan Periode 2026-2031:  Dedi Hardianto (Pekerja); Ujang Romli (Pekerja); Abdurrakhman Lahabato (Pemberi Kerja); Sumarjono Saragih (Pemberi Kerja); Alif Noeriyanto Rahman (Tokoh Masyarakat). Nama-nama Anggota Dewas BPJS Kesehatan Periode 2026-2031: Afif Johan (unsur pekerja); Stefanus Adrianto Pasak (unsur pekerja); Paulus Agung Pambudi (unsur pemberi kerja); Sunarto (unsur pemberi kerja); Lula Kamal (unsur tokoh masyarakat).