Harris Manalu & Partner

Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yassierli, Ph.D mengeluarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/5/HK.04.00/V/2025 tentang Larangan Penahanan Ijazah dan/atau Dokumen Pribadi Milik Pekerja/Buruh oleh Pemberi Kerja. Surat Edaran ini diterbitkan tanggal 20 Mei 2025. Angka 1 Surat Edaran tersebut berbunyi sebagai berikut: "Pemberi kerja dilarang mensyaratkan dan/atau menahan ijazah dan/atau dokumen pribadi milik pekerja/buruh sebagai jaminan untuk bekerja. Dokumen pribadi tersebut merupakan dokumen asli antara lain sertifikat kompetensi, paspor, akta kelahiran, buku nikah, dan buku pemilik kendaraan bermotor." Klik SE Menaker Nomor M/5/HK.04.00/V/2025 tentang Larangan Penahanan Ijazah

Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yassierli, Ph.D, tanggal 11 Maret 2025 telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor   M/3/HK.04.00/III/2025 tentang  Pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan Tahun 2025 Bagi Pengemudi Dan Kurir Pada Layanan Angkutan Berbasis Aplikasi.  Dalam angka 3 surat edaran disebut, " Bagi pengemudi dan kurir online yang produktif dan berkinerja baik, Bonus Hari Raya Keagamaan diberikan secara proporsional sesuai kinerja dalam bentuk uang tunai dengan perhitungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari rata-rata pendapatan bersih bulanan selama 12 (dua belas) bulan terakhir ." Lalu dalam angka 4 surat edaran disebut, " Bagi pengemudi dan kurir online di luar kategori sebagaimana dimaksud pada nomor 3, diberikan Bonus Hari Raya Keagamaan sesuai kemampuan perusahaan aplikasi. " Oleh karena hanya berbentuk surat edaran, maka SEMK ini hanya berupa imbauan kepada para pengusaha agar berkenan memberikan Bonus Hari Raya Keagamaan (BHR) kepada  ku...

Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yassierli, Ph.D, tanggal 10 Maret 2025 telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor  M/2/HK.04.00/III/2025 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2025 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan (SEMK 2/2025). SEMK ini berupa imbauan kepada para pengusaha untuk membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh sesuai dengan  ketentuan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016.