Putusan MK 139/PUU-XXIII/2026 Kabulkan Permohonan
Mahkamah Kostitusi (MK) dalam Putusan Nomor 139/PUU-XXIII/2025, tanggal 29 Juni 2026 mengabulkan permohonan pengujian materiil Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 164 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang diajukan oleh PK FPE KSBSI PT Freeport Indonesia melalui Alfonsius Londoran, dkk (4 orang).
Pasal 161 ayat (2) mengatur, “Pembayaran Manfaat Pensiun
bagi Peserta, Janda/Duda, atau anak harus dilakukan secara berkala.”. Pasal 164
ayat (2) mengatur, “Peraturan Dana Pensiun dapat memuat ketentuan yang mengatur
pilihan pembayaran Manfaat Pensiun pertama kali secara sekaligus paling banyak
20% (dua puluh persen) dari Manfaat Pensiun.”.
Dua norma ini pada intinya mengatur pembayaran manfaat pensiun sebagai pengganti pesangon harus dilakukan secara berkala/perbulan. Namun dengan dikabulkannya permohonan ini maka pembayaran manfaat pensiun karyawan dapat dilakukan oleh lembaga Dana Pensiun baik secara sekaligus maupun secara berkala (perbulan). Pembayaran tergantung kehendak peserta yang pensiun apakah sekaligus atau bertahap.
