PP 149/2000 tentang Pemotongan Pajak Uang Pesangon dan JHT
Peraturan Pemerintah Nomor 149 Tahun 2000 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua
Pasal 1
Atas
penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri
berupa uang pesangon, uang tebusan pensiun yang dibayar oleh dana pensiun yang pendiriannya
telah disahkan oleh Menteri Keuangan, dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari
Tua yang dibayarkan sekaligus oleh Badan Penyelenggara Pensiun atau Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dipotong Pajak Penghasilan yang bersifat final
oleh pihak-pihak yang membayarkan.
Pasal 2
(1) Atas
penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipotong Pajak Penghasilan
sebagai berikut:
a. penghasilan bruto di atas Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebesar 5% (lima persen);
b. penghasilan
bruto di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp
100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebesar 10% (sepuluh persen);
c. penghasilan
bruto di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebesar 15% (lima belas persen);
d. penghasilan bruto di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebesar 25% (dua puluh lima persen).
(2) Dikecualikan dari pemotongan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 jumlahnya Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atau kurang.
