Deklarasi FSB PMPI

Jakarta (Minggu, 15/11/2026) - DPP, DPC DKI Jakarta, dan 8 serikat buruh anggota afiliasi secara resmi mendeklarasikan dan mempublikasikan keberadaan Federasi Serikat Buruh Pelabuhan, Maritim, Perikanan, dan Industri (FSB PMPI). Dalam peresmian ini hadir 200-an orang anggota perorangan yang mayoritas bekerja disekitar Tanjung Priok, Jakarta Utara.


 NASKAH DEKLARASI

FEDERASI SERIKAT BURUH PELABUHAN, MARITIM,

PERIKANAN DAN INDUSTRI (FSB PMPI)

 

# FSB PMPI hadir untuk mewujudkan Pekerjaan dan Pengupahan yang Layak bagi Kemanusiaan

 

Bismillahirrahmanirrahim,

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,

Kami Dewan Pengurus Pusat dan segenap pengurus anggota afiliasi Federasi Serikat Buruh Pelabuhan, Maritim, Perikanan dan Industri, yang disingkat FSB PMPI, pada hari ini, Minggu, 15 November 2026, bertempat di Gedung Serbaguna Sudinnakertrans Kota Jakarta Utara, dengan ini mendeklarasikan/menyatakan:

  1. Perdamaian yang abadi hanya dapat diwujudkan jika didasarkan pada keadilan sosial.
  2. Buruh bukanlah komoditas serta kebebasan berpendapat dan berserikat adalah hak asasi manusia yang telah dijamin dan dilindungi konstitusi Negara Republik Indonesia dan dijamin pula dalam instrument hukum internasional (Konvensi ILO).
  3. Bahwa ternyata dalam kurun waktu selama 6 tahun terakhir, buruh tidak mendapat keadilan sosial, buruh diperlakukan bagaikan komoditas yang dapat diperdagangkan bagaikan barang mati, jaminan kerja layak dan upah layak menjauh dari cita-cita Negara yang dituangkan dalam pembukaan UUD 1945, outsourcing dan PKWT merajalela, dan pesangon dipangkas 30% (tiga puluh persen), yang semuanya itu terjadi akibat pemberlakukan UU Omnibus Law.
  4. Bahwa didasarkan pada keyakinan dalam butir 1 dan 2 tersebut, dan dilandasi rasa prihatin, dengan niat tulus mewujudkan  kerja layak dan upah layak bagi buruh, pada tanggal 6 Oktober 2026 kami para aktifis perburuhan dan 8 (delapan) organisasi serikat buruh unitaris telah bersepakat membentuk Federasi Serikat Buruh Pelabuhan, Maritim, Perikanan dan Industri, yang disingkat FSB PMPI.
  5. Bahwa FSB PMPI mengapresiasi Presiden dan DPR RI yang telah mengesahkan dan memberlakukan UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan sejak tanggal 28 Oktober 2026 dengan isi yang jauh lebih baik dari UU Omnibus Law.
  6. Bahwa dengan disahkannya UU Pelindungan Ketenagakerjaan tersebut, kami mendesak Pemerintah agar peraturan pelaksananya, baik Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri Ketenagakerjaan segera dibentuk dengan melibatkan partisipasi serikat buruh.
  7. FSB PMPI menyerukan kepada para pengusaha nakal agar menghentikan segala tindakan yang mengarah kepada pemberangusan serikat buruh (union busting).
  8. Bahwa untuk memperkuat langkah perjuangan ditingkat nasional, kami Federasi Serikat Buruh Pelabuhan Maritim Perikanan dan Industri (FSB PMPI) memutuskan: berafiliasi kepada Konfederasi Serikat Buruh  Seluruh Indonesia (KSBSI).

Demikian pernyataan/deklarasi ini kami sampaikan dihadapan publik untuk mendapat perhatian dari Pemerintah dan Pengusaha.

Kami yang menyatakan/mendeklarasikan:

DPP FSB PMPI:

1.     Mochamad Hory, S.H./Ketua Umum

2.     Harris Manalu, S.H./Sekretaris Jenderal

3.     Rasmina Pakpahan, S.E/Bendahara

4.     Bambang Getero, S.H./Bidang Konsolidasi

5.     Clara Ulibasa Sianturi, S.Sos/Bidang Program

DPC FSB PMPI DKI JAKARTA:

6.     Darmawansyah, S.H./Ketua

7.     Syariffudin/Sekretaris

8.     Amin Suhendar/Bendahara

9.     B. Suherman/Bidang Konsolidasi

10.  Jaenudin/Bidang Program

11.  Dwi Sihol Marito Manalu, S.H./Bidang Advokasi

ANGGOTA AFILIASI:

12.  Pengurus Serikat Buruh PT INDOPORA/PT Indonesia Pondasasi Raya

13.  Pengurus Serikat Buruh PT Alfakarsa Persada

14.  Pengurus Serikat Buruh PT Suryandra Cilacap Jaya

15.  Pengurus Serikat Buruh PT Suryandra Nusa Bhakti

16.  Pengurus Serikat Buruh PT Ragam Coral Adiyasa

17.  Pengurus Serikat Buruh PT Patria Migas

18.  Pengurus Serikat Buruh PT Sinar Berlian Indah

19.  Pengurus Serikat Buruh PT Rodeo Kerta Kencana

Salam solidaritas

 






TOPIK POPULER

Contoh Surat Permohonan Perundingan Bipartit Pertama (I) oleh Pekerja

Contoh Pencabutan Surat Kuasa

Contoh Kesimpulan Penggugat di PHI

Contoh 3 Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial

Contoh 2 Kontra Memori Kasasi di PHI

Di PHI Manakah Gugatan Diajukan Pekerja?

Contoh Surat Kuasa Bipartit dan sekaligus Mediasi Memakai Pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Format dan Isi Risalah Perundingan Bipartit I dan II

Pasal 156 UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. UU 6/2023 (Cipta Kerja)

Replik | Contoh di Pengadilan Hubungan Industrial