Deklarasi FSB PMPI
Jakarta (Minggu, 15/11/2026) - DPP, DPC DKI Jakarta, dan 8 serikat buruh anggota afiliasi secara resmi mendeklarasikan dan mempublikasikan keberadaan Federasi Serikat Buruh Pelabuhan, Maritim, Perikanan, dan Industri (FSB PMPI). Dalam peresmian ini hadir 200-an orang anggota perorangan yang mayoritas bekerja disekitar Tanjung Priok, Jakarta Utara.
NASKAH DEKLARASI
FEDERASI
SERIKAT BURUH PELABUHAN, MARITIM,
PERIKANAN
DAN INDUSTRI (FSB PMPI)
|
# FSB PMPI hadir untuk mewujudkan Pekerjaan
dan Pengupahan yang Layak bagi Kemanusiaan |
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,
Kami Dewan
Pengurus Pusat dan segenap pengurus anggota afiliasi Federasi Serikat Buruh
Pelabuhan, Maritim, Perikanan dan Industri, yang disingkat FSB PMPI, pada hari
ini, Minggu, 15 November 2026, bertempat di Gedung Serbaguna Sudinnakertrans
Kota Jakarta Utara, dengan ini mendeklarasikan/menyatakan:
- Perdamaian yang abadi hanya dapat diwujudkan jika didasarkan pada keadilan sosial.
- Buruh bukanlah komoditas serta kebebasan berpendapat dan berserikat adalah hak asasi manusia yang telah dijamin dan dilindungi konstitusi Negara Republik Indonesia dan dijamin pula dalam instrument hukum internasional (Konvensi ILO).
- Bahwa ternyata dalam kurun waktu selama 6 tahun terakhir, buruh tidak mendapat keadilan sosial, buruh diperlakukan bagaikan komoditas yang dapat diperdagangkan bagaikan barang mati, jaminan kerja layak dan upah layak menjauh dari cita-cita Negara yang dituangkan dalam pembukaan UUD 1945, outsourcing dan PKWT merajalela, dan pesangon dipangkas 30% (tiga puluh persen), yang semuanya itu terjadi akibat pemberlakukan UU Omnibus Law.
- Bahwa didasarkan pada keyakinan dalam butir 1 dan 2 tersebut, dan dilandasi rasa prihatin, dengan niat tulus mewujudkan kerja layak dan upah layak bagi buruh, pada tanggal 6 Oktober 2026 kami para aktifis perburuhan dan 8 (delapan) organisasi serikat buruh unitaris telah bersepakat membentuk Federasi Serikat Buruh Pelabuhan, Maritim, Perikanan dan Industri, yang disingkat FSB PMPI.
- Bahwa FSB PMPI mengapresiasi Presiden dan DPR RI yang telah mengesahkan dan memberlakukan UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan sejak tanggal 28 Oktober 2026 dengan isi yang jauh lebih baik dari UU Omnibus Law.
- Bahwa dengan disahkannya UU Pelindungan Ketenagakerjaan tersebut, kami mendesak Pemerintah agar peraturan pelaksananya, baik Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri Ketenagakerjaan segera dibentuk dengan melibatkan partisipasi serikat buruh.
- FSB PMPI menyerukan kepada para pengusaha nakal agar menghentikan segala tindakan yang mengarah kepada pemberangusan serikat buruh (union busting).
- Bahwa untuk memperkuat langkah perjuangan ditingkat nasional, kami Federasi Serikat Buruh Pelabuhan Maritim Perikanan dan Industri (FSB PMPI) memutuskan: berafiliasi kepada Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI).
Demikian pernyataan/deklarasi ini kami sampaikan dihadapan publik untuk mendapat perhatian dari Pemerintah dan Pengusaha.
Kami yang menyatakan/mendeklarasikan:
DPP FSB
PMPI:
1.
Mochamad
Hory, S.H./Ketua Umum
2.
Harris
Manalu, S.H./Sekretaris Jenderal
3.
Rasmina
Pakpahan, S.E/Bendahara
4.
Bambang
Getero, S.H./Bidang Konsolidasi
5. Clara Ulibasa Sianturi, S.Sos/Bidang Program
DPC FSB
PMPI DKI JAKARTA:
6.
Darmawansyah,
S.H./Ketua
7.
Syariffudin/Sekretaris
8.
Amin
Suhendar/Bendahara
9.
B.
Suherman/Bidang Konsolidasi
10.
Jaenudin/Bidang
Program
11. Dwi Sihol Marito Manalu, S.H./Bidang Advokasi
ANGGOTA
AFILIASI:
12.
Pengurus Serikat Buruh PT INDOPORA/PT Indonesia Pondasasi Raya
13.
Pengurus Serikat Buruh PT
Alfakarsa Persada
14.
Pengurus Serikat Buruh
PT Suryandra Cilacap Jaya
15.
Pengurus Serikat Buruh PT
Suryandra Nusa Bhakti
16.
Pengurus Serikat Buruh PT
Ragam Coral Adiyasa
17.
Pengurus Serikat Buruh PT
Patria Migas
18.
Pengurus Serikat Buruh PT
Sinar Berlian Indah
19. Pengurus Serikat Buruh PT Rodeo Kerta Kencana
Salam solidaritas





