Permenaker 11/2026 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan ini mengatur mengenai kewenangan pengawasan, tahapan pengawasan, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pengawasan ketenagakerjaan. Permenaker 11/2026 ini berlaku sejak 3 Juli 2026.

Tahapan pengawasan yang dilakukan melalui:

a. preventif edukatif;

b. tindakan nonyustisial; dan

c. represif yustisial;

Perencanaan yang terdiri atas:

a. rencana kerja unit kerja Pengawasan Ketenagakerjaan; dan

b. rencana kerja Pengawas Ketenagakerjaan;

Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan dilakukan melalui kegiatan:

a. Pembinaan;

b. Pemeriksaan;

c. Pengujian;

d. Penyidikan; dan/atau

e. Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan;

Pelaporan Pengawasan Ketenagakerjaan terdiri atas:

a. laporan Pengawas Ketenagakerjaan; dan

b. laporan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan

Permenaker 11/2026 ini mencabut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan.


TOPIK POPULER

Contoh Surat Permohonan Perundingan Bipartit Pertama (I) oleh Pekerja

Jakarta, 4 April 2022 Kepada Yth, PT. MAJU BERSAMA Up. Manager HRD Ibu Rina Jl. Mawar No. 5 Pulogadung Jakarta Timur Perihal: Permohonan Perundingan Bipartit Dengan hormat, Yang bertandatangan di bawah ini, saya: Nama : RONI Warganegara : Indonesia Pekerjaan : Karyawan PT. Maju Bersama Alamat : Jl. Tongkol No. 10 RT 05, RW 01, Kel. Cibubur, Kec. Ciracas, Jakarta Timur Sehubungan dengan adanya permasalahan hubungan industrial yang perlu dirundingkan secara bipartit antara saya dengan manajemen PT. Maju Bersama, maka dengan ini saya mengajukan permohonan untuk melakukan perundingan bipartit pada: Hari : Senin Tanggal : 11 April 2022 Pukul : 10.00 WIB s/d selesai Tempat : Ruang Rapat PT. Maju Berama  Jl. Mawar No. 5 Pulogadung, Jakarta Timur  Adapun yang perlu dirundingkan adalah terkait dengan permasalahan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan PT. Maju Bersama terhadap saya pada tanggal 30 Maret...
Read more »

Contoh Kesimpulan Penggugat di PHI

Gambar
Jakarta, 23 Mei 20 22   Kepada Yth, Ketua dan Anggota Majelis Hakim Perkara Nomor xx /Pdt.Sus-PHI/20 22 /PN. Jkt.Pst Pengadilan Hubungan Industrial P ada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jl. Bungur Raya No. 24, 26, 28 Kemayoran Jakarta Pusat                 Perihal: Kesimpulan Para Penggugat Dengan hormat, Perkenankanlah kami yang bertandatangan di bawah ini, H arris Manalu , S.H., Advokat berkantor pada Law Office Harris Manalu & Partners , beralamat di Jl. Al - Akbar Bunder I No. 119 A, Munjul, Cipayung, Jakarta Timur-13850, selaku kuasa para Penggugat, dalam hal ini Rudi , Dkk (157 orang) , dengan ini mengajukan KESIMPULAN dalam p erkara Nomor xx /Pdt.Sus-PHI/2022/PN. Jkt.Pst , sebagai berikut: POKOK PERMASALAHAN Bahwa yang menjadi pokok permasalaha n dalam perkara a quo adalah tuntutan para Penggugat agar Tergugat membayar penggantian sisa cuti tahunan para Penggugat untuk t...
Read more »

Contoh Pencabutan Surat Kuasa

Jakarta, 13 Maret 2023 Perihal : Pencabutan Kuasa Kepada Yth, 1. Bapak Rudi Rudian, S.H., M.H. 2. Ibu Dina Dinaan, S.H. 3. Bapak Piko Pikoan, S.H. di- Jakarta Timur Dengan hormat, Saya yang bertandatangan di bawah ini: Nama : SITI SITIAN Jenis kelamin : Perempuan Umur : 46 tahun Alamat : Jl. Belimbing No. 67 RT 006, RW 007, Kel. Cibubur, Kec. Cicaras, Jakarta Timur NIK KTP : xxxxxxxxxxxxxxxx Dengan ini memberitahukan bahwa kuasa yang saya berikan sebagaimana Surat Kuasa Nomor: 555/SKK/I/2023, bertanggal 5 Januari 2023 kepada: 1. Rudi Rudian; 2. Dina Dinaan; 3. Piko Pikoan; Para Advokat, berkantor pada RDP Law Office, beralamat di Jl. Bangun No. 5 Jakarta Timur, dengan ini saya CABUT. Dengan saya cabut kuasa/surat kuasa tersebut maka sejak tanggal ditandatanganinya surat pencabutan kuasa ini maka surat kuasa tersebut tidak dapat lagi dipergunakan untuk kepentingan apapun juga. Bapak Rudi Rudian, S.H., M.H., Ibu Dina Dinaan, S.H., dan Bapa...
Read more »

Contoh 3 Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial

Jakarta, 3 November 2023 Kepada Yth: Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jl. Bungur Raya No. 24 , 26, 28 Kemayoran,  Jakarta Pusat Perihal: Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial Dengan hormat, Perkenankan kami, Harris Manalu, S.H., Advokat  pada Law Office Harris Manalu & Partners, beralamat di Jl. Masjid Al-Akbar Bunder I No. 119A, Munjul, Cipayung, Jakarta Timur - 13850, Telp.: 0812 - 8386 - 580, e-M ail: harrismanalu 3 @gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2023 (terlampir), dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama GUN GUNAWAN , W arga N egara Indonesia , beralamat di Jl. xxx No. x, RT x, RW x, Kel. x, Kec. x, Jakarta Barat , p ekerjaan /jabatan sebagai  Legal Advisor Human Resource Development (HRD) Yayasan Sekolah Nusantara, s elanjutnya disebut   Penggugat ; Dengan ini mengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial kepada   YAYASAN SEKOLAH NUSANTARA,...
Read more »

Di PHI Manakah Gugatan Diajukan Pekerja?

Gambar
Manajemen suatu perusahaan menempatkan seorang karyawannya di Cabang Bali untuk melakukan pekerjaannya sehari-hari. Sedangkan perusahaan beralamat di Jakarta Pusat. Singkat cerita, terjadi  pemutusan hubungan kerja (PHK). Lalu pekerja mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri (PHI) Denpasar. Terhadap gugatan tersebut kuasa tergugat (perusahaan)  mengajukan eksepsi kompetensi relatif dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 118 HIR dan asas actor sequitor forum rei , yaitu gugatan diajukan kepada pengadilan di tempat tinggal tergugat. Karenanya  menurut tergugat PHI Denpasar tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara/gugatan yang diajukan si pekerja. Menurut tergugat yang berwenang adalah PHI Jakarta Pusat sesuai alamat hukum (domisili) perusahaan. Eksepsi tersebut dapat dilihat dalam Putusan PHI Denpasar Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2021/ PN.Dps , tanggal 20 September 2021 yang diperkuat Mahkamah Agung dalam putusan kasasi Nomor 33...
Read more »

Contoh Surat Kuasa Bipartit dan sekaligus Mediasi Memakai Pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Gambar
SURAT KUASA Yang bertandatangan di bawah ini: Nama             :  DINDA Warganegara:  Indonesia Pekerjaan      :  Karyawan PT Jaya Bersama Alamat          :  Jl. Mangga    No. 5    RT 07,    RW 08, Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur Selanjutnya disebut  Pemberi Kuasa ;   Dengan ini  memilih domisili hukum di kantor kuasanya tersebut di bawah ini, dan dengan ini  memberikan kuasa kepada: ROY,  warganegara Indonesia, Ketua Serikat Pekerja PT Jaya Bersama; RIO,  warganegara Indonesia, Sekretaris Serikat Pekerja PT Jaya Bersama; Masing-masing selaku pengurus Serikat Pekerja PT Jaya Bersama, beralamat di Jl. Percetakan No. 7 Pulogadung, Jakarta Timur , bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri ,  selanjutnya disebut sebagai  Penerima Kuasa ; K H U S U S Untuk dan atas nama serta mendampingi dan/atau mewakili Pemberi ...
Read more »

Contoh 2 Kontra Memori Kasasi di PHI

Jakarta, 4 April   2024 Kepada Yth: Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Melalui: Ketua Pengadilan Hubungan Industrial   Pada Pengadilan Negeri Bandung Jl. Surapati No. 47 Bandung Perihal: Kontra Memori Kasasi Dengan hormat, Perkenankanlah kami, RUDIANATO, S.H., dan RIAMA HITA, S.H., para Advokat, berkantor pada Kantor Hukum, Advokat/Pengacara, "RRH & PARTNERS”, beralamat di Jl. ______, No. _, Kel. ____, Kec. _____, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Desember 2023 dari dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Mamur Bersama, beralamat di Jl. ______ No. __ Desa ___, Kecamatan _________, Kabupaten Bogor,  dengan ini mengajukan Kontra Memori Kasasi terhadap Memori Kasasi atas permohonan kasasi yang diajukan Liana Sari, Dkk (3 orang) sebagai Para Pemohon Kasasi terhadap  Putusan Pengadilan Hubungan Industrial  pada Pengadilan Negeri Bandung  Nomor  __ /Pdt.Sus-PHI/20 24 /PN  Bdg,...
Read more »

Format dan Isi Risalah Perundingan Bipartit I dan II

  RISALAH PERUNDINGAN BIPARTIT I (PERTAMA)   Tanggal:  22 Mei 2023 Tempat:  Ruang Rapat Kantor PT Jaya Raya                                       Nama Perusahaan:  PT Jaya Raya Alamat Perusahaan:  Jl. Percetakan No. 5 Pulogadung, Jakarta Timur Nama Pekerja:   RINI Alamat Pekerja:  Jl. Kelapa No. 10 RT 05, RW 01, Kel. Cibubur, Kec. Ciracas, Jakarta Timur Pokok Masalah:  PHK Pekerja RINI Pendapat Pekerja:  Tidak benar pekerja mangkir tanggal 30 Maret 2023, namun ijin. Benar tanggal 30 Maret 2023 pekerja tidak masuk kerja, namun pada tanggal 29 Maret 2023 pekerja telah mengajukan surat ijin tidak masuk kerja untuk tanggal 30 Maret 2023 kepada atasan langsung pekerja, yaitu Pak Gunawan, dan disetujui. Pekerja minta ijin untuk membawa anak pekerja ke rumah sakit operasi benjolan di lehernya. Lagi pula PHK yang dilakukan perusahaan adalah tidak ...
Read more »

Replik | Contoh di Pengadilan Hubungan Industrial

Gambar
Jakarta, 12 Februari 2018 Kepada Yth, Ketua dan Anggota Majelis Hakim  Perkara Nomor XX/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jl. Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28  JAKARTA PUSAT PERIHAL: REPLIK Dengan hormat, Perkenankanlah kami,  Harris Manalu, S.H ., dan  Solagracia, S.H ., Advokat, berkantor pada Law Office Harris Manalu & Partners, beralamat di Jl. Masjid Al-Akbar Bunder I No. 119A Munjul, Cipayung, Jakarta Timur, HP/WA: 0812-8386-580, e-Mail: harrismanalu3@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2018, bertindak untuk dan atas nama  SULASTRI sebagai Penggugat dalam perkara Nomor  XX/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst, dengan ini mengajukan REPLIK, sebagai berikut: DALAM EKSEPSI Bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa terhadap perkara  a quo  belum pernah dilakukan perundingan bipartit, sehingga Anjuran Mediator yang Pengguga...
Read more »

Pasal 156 UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. UU 6/2023 (Cipta Kerja)

Pasal 156  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang: (1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.  (2) Uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:  a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;  b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah;  c. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah;  d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah;  e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (...
Read more »