Yurisprudensi Hukum Pidana Penipuan

Yurisprudensi Nomor 5/Yur/Pid/2018:

"Membayar sesuatu dengan cek/bilyet giro yang tidak ada/tidak cukup dananya untuk membayar, dapat dikualifisir sebagai penipuan."

Kata Kunci: itikad buruk; cek kosong.

Sumber: Website Mahkamah Agung 

TOPIK POPULER

Contoh Kesimpulan Penggugat di PHI

Gambar
Jakarta, 23 Mei 20 22   Kepada Yth, Ketua dan Anggota Majelis Hakim Perkara Nomor xx /Pdt.Sus-PHI/20 22 /PN. Jkt.Pst Pengadilan Hubungan Industrial P ada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jl. Bungur Raya No. 24, 26, 28 Kemayoran Jakarta Pusat                 Perihal: Kesimpulan Para Penggugat Dengan hormat, Perkenankanlah kami yang bertandatangan di bawah ini, H arris Manalu , S.H., Advokat berkantor pada Law Office Harris Manalu & Partners , beralamat di Jl. Al - Akbar Bunder I No. 119 A, Munjul, Cipayung, Jakarta Timur-13850, selaku kuasa para Penggugat, dalam hal ini Rudi , Dkk (157 orang) , dengan ini mengajukan KESIMPULAN dalam p erkara Nomor xx /Pdt.Sus-PHI/2022/PN. Jkt.Pst , sebagai berikut: POKOK PERMASALAHAN Bahwa yang menjadi pokok permasalaha n dalam perkara a quo adalah tuntutan para Penggugat agar Tergugat membayar penggantian sisa cuti tahunan para Penggugat untuk t...
Read more »

Contoh Surat Permohonan Perundingan Bipartit Pertama (I) oleh Pekerja

Jakarta, 4 April 2022 Kepada Yth, PT. MAJU BERSAMA Up. Manager HRD Ibu Rina Jl. Mawar No. 5 Pulogadung Jakarta Timur Perihal: Permohonan Perundingan Bipartit Dengan hormat, Yang bertandatangan di bawah ini, saya: Nama : RONI Warganegara : Indonesia Pekerjaan : Karyawan PT. Maju Bersama Alamat : Jl. Tongkol No. 10 RT 05, RW 01, Kel. Cibubur, Kec. Ciracas, Jakarta Timur Sehubungan dengan adanya permasalahan hubungan industrial yang perlu dirundingkan secara bipartit antara saya dengan manajemen PT. Maju Bersama, maka dengan ini saya mengajukan permohonan untuk melakukan perundingan bipartit pada: Hari : Senin Tanggal : 11 April 2022 Pukul : 10.00 WIB s/d selesai Tempat : Ruang Rapat PT. Maju Berama  Jl. Mawar No. 5 Pulogadung, Jakarta Timur  Adapun yang perlu dirundingkan adalah terkait dengan permasalahan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan PT. Maju Bersama terhadap saya pada tanggal 30 Maret...
Read more »

Contoh Surat Kuasa Bipartit dan sekaligus Mediasi Memakai Pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Gambar
SURAT KUASA Yang bertandatangan di bawah ini: Nama             :  DINDA Warganegara:  Indonesia Pekerjaan      :  Karyawan PT Jaya Bersama Alamat          :  Jl. Mangga    No. 5    RT 07,    RW 08, Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur Selanjutnya disebut  Pemberi Kuasa ;   Dengan ini  memilih domisili hukum di kantor kuasanya tersebut di bawah ini, dan dengan ini  memberikan kuasa kepada: ROY,  warganegara Indonesia, Ketua Serikat Pekerja PT Jaya Bersama; RIO,  warganegara Indonesia, Sekretaris Serikat Pekerja PT Jaya Bersama; Masing-masing selaku pengurus Serikat Pekerja PT Jaya Bersama, beralamat di Jl. Percetakan No. 7 Pulogadung, Jakarta Timur , bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri ,  selanjutnya disebut sebagai  Penerima Kuasa ; K H U S U S Untuk dan atas nama serta mendampingi dan/atau mewakili Pemberi ...
Read more »

Contoh 2 Kontra Memori Kasasi di PHI

Jakarta, 4 April   2024 Kepada Yth: Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Melalui: Ketua Pengadilan Hubungan Industrial   Pada Pengadilan Negeri Bandung Jl. Surapati No. 47 Bandung Perihal: Kontra Memori Kasasi Dengan hormat, Perkenankanlah kami, RUDIANATO, S.H., dan RIAMA HITA, S.H., para Advokat, berkantor pada Kantor Hukum, Advokat/Pengacara, "RRH & PARTNERS”, beralamat di Jl. ______, No. _, Kel. ____, Kec. _____, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Desember 2023 dari dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Mamur Bersama, beralamat di Jl. ______ No. __ Desa ___, Kecamatan _________, Kabupaten Bogor,  dengan ini mengajukan Kontra Memori Kasasi terhadap Memori Kasasi atas permohonan kasasi yang diajukan Liana Sari, Dkk (3 orang) sebagai Para Pemohon Kasasi terhadap  Putusan Pengadilan Hubungan Industrial  pada Pengadilan Negeri Bandung  Nomor  __ /Pdt.Sus-PHI/20 24 /PN  Bdg,...
Read more »

Replik | Contoh di Pengadilan Hubungan Industrial

Gambar
Jakarta, 12 Februari 2018 Kepada Yth, Ketua dan Anggota Majelis Hakim  Perkara Nomor XX/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jl. Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28  JAKARTA PUSAT PERIHAL: REPLIK Dengan hormat, Perkenankanlah kami,  Harris Manalu, S.H ., dan  Solagracia, S.H ., Advokat, berkantor pada Law Office Harris Manalu & Partners, beralamat di Jl. Masjid Al-Akbar Bunder I No. 119A Munjul, Cipayung, Jakarta Timur, HP/WA: 0812-8386-580, e-Mail: harrismanalu3@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2018, bertindak untuk dan atas nama  SULASTRI sebagai Penggugat dalam perkara Nomor  XX/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst, dengan ini mengajukan REPLIK, sebagai berikut: DALAM EKSEPSI Bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa terhadap perkara  a quo  belum pernah dilakukan perundingan bipartit, sehingga Anjuran Mediator yang Pengguga...
Read more »

Jawaban | Contoh di Pengadilan Hubungan Industrial

Gambar
Jakarta, 5 Februari 2018   Kepada Yth: Ketua dan Anggota Majelis Hakim Perkara No. XX/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jl. Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28 Kemayoran JAKARTA PUSAT Hal: Jawaban Dengan hormat, Yang bertandatangan di bawah ini, Rudi, S.H., M.H., dan Rini, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 5/IR-S/II/2018 tertanggal 15 Januari 2018, bertindak untuk dan atas nama PT Sejahtera, beralamat di Jl. Raya Jakarta-Bogor KM 28 Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur, dengan ini mengajukan JAWABAN atas  perkara Nomor XX/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst., tertanggal 20 Januari 2018, sebagai berikut: DALAM EKSEPSI Anjuran dalam perkara a quo cacat hukum Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah melakukan perundingan bipartit atas perkara a quo sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU 2/2004) ya...
Read more »

Pasal 156 UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. UU 6/2023 (Cipta Kerja)

Pasal 156  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang: (1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.  (2) Uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:  a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;  b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah;  c. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah;  d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah;  e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (...
Read more »

Tata Cara Melakukan Perundingan Bipartit Hubungan Industrial

Gambar
Ilustrasi Perundingan Bipartit Perundingan bipartit hubungan industrial adalah tahap awal menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Jika antara pekerja atau para pekerja atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha terjadi perselisihan hubungan industrial, baik perselisihan hak, perselisihan kepentingan, maupun perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) langkah pertama yang dilakukan adalah perundingan bipartit.  Perundingan bipartit dilakukan dengan tata cara sebagai berikut: Salah satu pihak, pekerja atau pengusaha, menyurati pihak lain untuk dilakukan perundingan bipartit. Untuk memenuhi syarat sah dan patut penyampaian surat usahakan antara penerimaan surat oleh pihak lainnya dengan pelaksanaan perundingan berjarak 7 hari. Minta dan terimalah tanda terima surat sebagai bukti kita sudah mengajukan surat permohon perundingan bipartit; Jika permohonan pertama tidak ditanggapi pihak yang kita minta untuk berundingan, ajukan lagi surat permohonan kedua dan terakhir. Mi...
Read more »

Kepmenaker Nomor 76 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 76 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila (Kepmenaker 76/2024) ini mengatur berbeda dari UU 13/2003 jo. UU 6/2023 dan PP 35/2021, antara lain membolehkan masa percobaan dalam hubungan kerja kontrak/PKWT sebagai berikut: “ Perjanjian Kerja terbagi menjadi 2 (dua) perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). Khusus untuk PKWT yang lazim sering disebut kontrak kerja diperbolehkan atas dasar jangka waktu terdiri dari pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama, pekerjaan yang bersifat musiman dan pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau produk tambahan yang masih dalam percobaan, dan atas dasar selesainya suatu pekerjaan tertentu meliputi pekerjaan yang sekali selesai dan pekerjaan yang sementara sifatnya.  Untuk PKWT, perjanjian kerja ini dapat mempersyaratkan masa percobaan. Dalam masa percobaan, kedua belah ...
Read more »