Perpres 5/2026, Gaji Hakim Ad-Hoc Naik Hampir 200%

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi menandatangani Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2026 tentang  Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Ad Hoc, tanggal 4 Februari 2026. Tidak tanggung-tanggung Prabowo menaikkan "Gaji" yang secara teknis disebut Tunjangan Hakim Ad-Hoc seperti Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial tingkat Pengadilan Negeri dari Rp17.500.000,- menjadi Rp49.300.000 per bulan;

Kenaikan ini tentunya sebagai hasil perjuangan Forum Solidaritas Hakim Ad-Hoc Indonesia (FSHAI) yang mengadukan dan diterima Komisi III DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada Rabu, 14 Januari 2026. Pengurus FSHAI meminta setelah 13 tahun tidak ada kenaikan gaji atau tunjangan perlu perubahan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2013 yang mengatur Tunjangan Hakim Ad-Hoc seperti Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial tingkat Pengadilan Negeri dari Rp17.500.000,-

A. HAKIM AD-HOC PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI:

1. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama Rp49.300.000,00;

2. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Rp62.500.000,00;

3. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Kasasi Rp105.270.000,00;

B. HAKIM AD-HOC PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL:

1. Pengadilan Hubungan  Industrial Tingkat Pertama Rp49.300.000,00;

2. Pengadilan Hubungan Industrial Tingkat Kasasi Rp105.270.000,00;

C. HAKIM AD-HOC PENGADILAN PERIKANAN:

1. Pengadilan Perikanan Tingkat Pertama Rp49.300.000,00;

D. HAKIM AD-HOC PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA:

1. Pengadilan Hak Asasi Manusia Tingkat Pertama Rp49.300.000,00;

2. Pengadilan Hak Asasi Manusia Tingkat Banding Rp62.500.000,00;

3. Pengadilan Hak Asasi Manusia Tingkat Kasasi Rp105.270.000,00;

E. HAKIM AD-HOC PENGADILAN NIAGA:

1. Pengadilan Niaga Tingkat Pertama Rp49.300.000,00;

2. Pengadilan Niaga Tingkat Kasasi Rp105.270.000,00;


TOPIK POPULER

Contoh Kesimpulan Penggugat di PHI

Gambar
Jakarta, 23 Mei 20 22   Kepada Yth, Ketua dan Anggota Majelis Hakim Perkara Nomor xx /Pdt.Sus-PHI/20 22 /PN. Jkt.Pst Pengadilan Hubungan Industrial P ada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jl. Bungur Raya No. 24, 26, 28 Kemayoran Jakarta Pusat                 Perihal: Kesimpulan Para Penggugat Dengan hormat, Perkenankanlah kami yang bertandatangan di bawah ini, H arris Manalu , S.H., Advokat berkantor pada Law Office Harris Manalu & Partners , beralamat di Jl. Al - Akbar Bunder I No. 119 A, Munjul, Cipayung, Jakarta Timur-13850, selaku kuasa para Penggugat, dalam hal ini Rudi , Dkk (157 orang) , dengan ini mengajukan KESIMPULAN dalam p erkara Nomor xx /Pdt.Sus-PHI/2022/PN. Jkt.Pst , sebagai berikut: POKOK PERMASALAHAN Bahwa yang menjadi pokok permasalaha n dalam perkara a quo adalah tuntutan para Penggugat agar Tergugat membayar penggantian sisa cuti tahunan para Penggugat untuk t...
Read more »

Contoh Surat Permohonan Perundingan Bipartit Pertama (I) oleh Pekerja

Jakarta, 4 April 2022 Kepada Yth, PT. MAJU BERSAMA Up. Manager HRD Ibu Rina Jl. Mawar No. 5 Pulogadung Jakarta Timur Perihal: Permohonan Perundingan Bipartit Dengan hormat, Yang bertandatangan di bawah ini, saya: Nama : RONI Warganegara : Indonesia Pekerjaan : Karyawan PT. Maju Bersama Alamat : Jl. Tongkol No. 10 RT 05, RW 01, Kel. Cibubur, Kec. Ciracas, Jakarta Timur Sehubungan dengan adanya permasalahan hubungan industrial yang perlu dirundingkan secara bipartit antara saya dengan manajemen PT. Maju Bersama, maka dengan ini saya mengajukan permohonan untuk melakukan perundingan bipartit pada: Hari : Senin Tanggal : 11 April 2022 Pukul : 10.00 WIB s/d selesai Tempat : Ruang Rapat PT. Maju Berama  Jl. Mawar No. 5 Pulogadung, Jakarta Timur  Adapun yang perlu dirundingkan adalah terkait dengan permasalahan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan PT. Maju Bersama terhadap saya pada tanggal 30 Maret...
Read more »

Contoh Surat Kuasa Bipartit dan sekaligus Mediasi Memakai Pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Gambar
SURAT KUASA Yang bertandatangan di bawah ini: Nama             :  DINDA Warganegara:  Indonesia Pekerjaan      :  Karyawan PT Jaya Bersama Alamat          :  Jl. Mangga    No. 5    RT 07,    RW 08, Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur Selanjutnya disebut  Pemberi Kuasa ;   Dengan ini  memilih domisili hukum di kantor kuasanya tersebut di bawah ini, dan dengan ini  memberikan kuasa kepada: ROY,  warganegara Indonesia, Ketua Serikat Pekerja PT Jaya Bersama; RIO,  warganegara Indonesia, Sekretaris Serikat Pekerja PT Jaya Bersama; Masing-masing selaku pengurus Serikat Pekerja PT Jaya Bersama, beralamat di Jl. Percetakan No. 7 Pulogadung, Jakarta Timur , bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri ,  selanjutnya disebut sebagai  Penerima Kuasa ; K H U S U S Untuk dan atas nama serta mendampingi dan/atau mewakili Pemberi ...
Read more »

Contoh 3 Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial

Jakarta, 3 November 2023 Kepada Yth: Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jl. Bungur Raya No. 24 , 26, 28 Kemayoran,  Jakarta Pusat Perihal: Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial Dengan hormat, Perkenankan kami, Harris Manalu, S.H., Advokat  pada Law Office Harris Manalu & Partners, beralamat di Jl. Masjid Al-Akbar Bunder I No. 119A, Munjul, Cipayung, Jakarta Timur - 13850, Telp.: 0812 - 8386 - 580, e-M ail: harrismanalu 3 @gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2023 (terlampir), dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama GUN GUNAWAN , W arga N egara Indonesia , beralamat di Jl. xxx No. x, RT x, RW x, Kel. x, Kec. x, Jakarta Barat , p ekerjaan /jabatan sebagai  Legal Advisor Human Resource Development (HRD) Yayasan Sekolah Nusantara, s elanjutnya disebut   Penggugat ; Dengan ini mengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial kepada   YAYASAN SEKOLAH NUSANTARA,...
Read more »

Contoh 2 Kontra Memori Kasasi di PHI

Jakarta, 4 April   2024 Kepada Yth: Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Melalui: Ketua Pengadilan Hubungan Industrial   Pada Pengadilan Negeri Bandung Jl. Surapati No. 47 Bandung Perihal: Kontra Memori Kasasi Dengan hormat, Perkenankanlah kami, RUDIANATO, S.H., dan RIAMA HITA, S.H., para Advokat, berkantor pada Kantor Hukum, Advokat/Pengacara, "RRH & PARTNERS”, beralamat di Jl. ______, No. _, Kel. ____, Kec. _____, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Desember 2023 dari dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Mamur Bersama, beralamat di Jl. ______ No. __ Desa ___, Kecamatan _________, Kabupaten Bogor,  dengan ini mengajukan Kontra Memori Kasasi terhadap Memori Kasasi atas permohonan kasasi yang diajukan Liana Sari, Dkk (3 orang) sebagai Para Pemohon Kasasi terhadap  Putusan Pengadilan Hubungan Industrial  pada Pengadilan Negeri Bandung  Nomor  __ /Pdt.Sus-PHI/20 24 /PN  Bdg,...
Read more »

Replik | Contoh di Pengadilan Hubungan Industrial

Gambar
Jakarta, 12 Februari 2018 Kepada Yth, Ketua dan Anggota Majelis Hakim  Perkara Nomor XX/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jl. Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28  JAKARTA PUSAT PERIHAL: REPLIK Dengan hormat, Perkenankanlah kami,  Harris Manalu, S.H ., dan  Solagracia, S.H ., Advokat, berkantor pada Law Office Harris Manalu & Partners, beralamat di Jl. Masjid Al-Akbar Bunder I No. 119A Munjul, Cipayung, Jakarta Timur, HP/WA: 0812-8386-580, e-Mail: harrismanalu3@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2018, bertindak untuk dan atas nama  SULASTRI sebagai Penggugat dalam perkara Nomor  XX/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst, dengan ini mengajukan REPLIK, sebagai berikut: DALAM EKSEPSI Bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa terhadap perkara  a quo  belum pernah dilakukan perundingan bipartit, sehingga Anjuran Mediator yang Pengguga...
Read more »

Pdf SK UMP Sumatera Selatan Tahun 2026

Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Selatan tahun 2026 tanggal 19 Desember 2025 melalui Keputusan Nomor 963/KPTS/Disnakertrans/2025. Dalam keputusan tersebut UMP Sumatera Selatan tahun 2026 sebesar Rp3.942.963, naik 7,10 persen dari UMP tahun 2025 sebesar Rp3.681.561.  
Read more »

Contoh Kesimpulan Tergugat di Pengadilan Hubungan Industrial

Gambar
Jakarta, 12 Maret 2018   Kepada Yth, Ketua dan Anggota Majelis Hakim Perkara Nomor XX/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jl. Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28 Kemayoran Jakarta Pusat   Hal: Kesimpulan Tergugat   Dengan hormat, Untuk dan atas nama Tergugat: PT SEJATERA dalam perkara Nomor XX/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst, kami: Rudi, S.H., M.H. , dan Rini, S.H ., dengan ini mengajukan KESIMPULAN sebagai berikut:   DALAM EKSEPSI Bahwa bukti surat P-6 berupa Tanda Terima Surat Permohonan Perundingan Bipartit I tanggal 12 Oktober 2017, dan bukti surat P-8 berupa Tanda Terima Surat Permohonan Perundingan Bipartit II tanggal 19 Oktober 2017 tidak ada diterima Bagian Administrasi Penggugat sebagaimana yang berlaku pada Tergugat. Kedua surat tanda terima tersebut hanya ditandatangani oleh orang yang bernama Syahrul tanpa stempel/cap Tergugat. Tergugat memang mempunyai karyawan bernama Syahrul sebagai security. Tapi ti...
Read more »

Format dan Isi Risalah Perundingan Bipartit I dan II

  RISALAH PERUNDINGAN BIPARTIT I (PERTAMA)   Tanggal:  22 Mei 2023 Tempat:  Ruang Rapat Kantor PT Jaya Raya                                       Nama Perusahaan:  PT Jaya Raya Alamat Perusahaan:  Jl. Percetakan No. 5 Pulogadung, Jakarta Timur Nama Pekerja:   RINI Alamat Pekerja:  Jl. Kelapa No. 10 RT 05, RW 01, Kel. Cibubur, Kec. Ciracas, Jakarta Timur Pokok Masalah:  PHK Pekerja RINI Pendapat Pekerja:  Tidak benar pekerja mangkir tanggal 30 Maret 2023, namun ijin. Benar tanggal 30 Maret 2023 pekerja tidak masuk kerja, namun pada tanggal 29 Maret 2023 pekerja telah mengajukan surat ijin tidak masuk kerja untuk tanggal 30 Maret 2023 kepada atasan langsung pekerja, yaitu Pak Gunawan, dan disetujui. Pekerja minta ijin untuk membawa anak pekerja ke rumah sakit operasi benjolan di lehernya. Lagi pula PHK yang dilakukan perusahaan adalah tidak ...
Read more »