Cara dan Persyaratan Mengeksekusi Rekening Bank untuk Membayar Pesangon atau Upah Pekerja

Tahapan Besar:

  1. Permohonan eksekusi aanmaning;
  2. Penelaahan berkas permohonan; 
  3. Penetapan aanmaning;
  4. Sidang aanmaning;
  5. Permohonan penetapan sita eksekusi rekening;
  6. Penetapan sita eksekusi rekening;
  7. Permohonan penetapan eksekusi pencarian uang; 
  8. Penetapan eksekusi pencairan uang; dan
  9. Pembayaran/penyerahan uang hasil eksekusi.

Tahapan dan Persyaratan Teknis:

1.PERMOHONAN EKSEKUSI AANMANING

Pemohon Eksekusi mengajukan surat Permohonan Eksekusi Aanmaning kepada Ketua PHI/PN, dengan melampirkan persyaratan: 

  1. Fotokopi KTP prinsipal; 
  2. Surat Kuasa Khusus bagi yang menggunakan kuasa; 
  3. Fotokopi salinan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri; 
  4. Fotokopi salinan putusan kasasi Mahkamah Agung; 
  5. Fotokopi relaas pemberitahuan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri atau putusan Kasasi Mahkamah Agung); 
  6. Surat keterangan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde); 
  7. Asli SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) biaya permohonan eksekusi (jika nilai gugatan Rp150.000.000 atau lebih).

2.PEMERIKSAAN BERKAS DAN PENELAAHAN BERKAS PERMOHONAN EKSEKUSI OLEH APARAT PHI/PN

  1. Kelengkapan persyaratan permohonan;
  2. Menunjuk/menugaskan Tim Telaah; 
  3. Mempelajari dan membuat telaah berkas permohonan eksekusi.

3.MENERBITKAN PENETAPAN AANMANING OLEH KETUA PHI/PN

Diikuti dengan: 

  • Penunjukan Panitera Pengganti (PP) untuk sidang aanmaning; 
  • Penunjukan Jurusita Pengganti (JSP) untuk memanggil para pihak; 
  • JSP melakukan pemanggilan anmaning kepada Termohon Eksekusi untuk ditegur dan Pemohon Eksekusi untuk menghadiri sidang insidentil.

4.MELAKSANAKAN SIDANG AANMANING (INSIDENTIL)

  • Ketua PHI/PN membuka sidang; 
  • Panitera Pengganti membaca amar putusan; 
  • Ketua PHI/PN menyampaikan teguran lisan kepada Termohon Eksekusi supaya dalam jangka waktu 8 hari kedepan melaksanakan isi putusan; 
  • Panitera Pengganti membuat berita acara sidang aanmaning; (jika Termohonan Eksekusi tidak melaksanakan isi putusan selama 8 sejak ditegur), MAKA:

5.PERMOHONAN PENETAPAN SITA EKSEKUSI/REKENING

Pemohon Eksekusi mengajukan surat Permohonan Penetapan Sita Eksekusi kepada Ketua PHI/PN, dengan nencantumkan: 

  • Nama Bank; 
  • Nomor Rekening; 
  • Nama Pemilik Rekening;
  • Alamat Bank; 
  • Dan melampirkan SKUM (pembayaran panjar biaya perkara yang ke-2 kali, jika nilai gugatan Rp150.000.000 atau lebih).

6.KETUA PHI/PN MENERBITKAN PENETAPAN SITA EKSEKUSI

Diikuti dengan: 

  • Persiapan pelaksanaan sita oleh PP dan menerbitkan surat tugas JS/JSP; 
  • Penjadwalan pelaksanaan penyitaan; 
  • Koordinasi dengan pihak bank; 
  • Memberitahukan pelaksanaan sita kepada Pemohon Eksekusi, Termohon Eksekusi dan pihak terkait; 
  • Melaksanakan penyitaan dan membuat berita acara penyitaan; 
  • Menandatangani berita acara (jurusita, saksi-saksi dan pihak terkait); 
  • Menyampaikan salinan berita acara sita kepada Pemohon Eksekusi, Termohon Eksekusi dan pihak terkait;

7.PERMOHONAN PENETAPAN EKSEKUSI/PENCAIRAN

Dengan melampirkan SKUM (pembayaran panjar biaya perkara yang ke-3 kali, jika nilai gugatan Rp150.000.000 atau lebih).

8.KETUA PHI/PN MENERBITKAN PENETAPAN EKSEKUSI

Diikuti dengan persiapan-persiapan administrasi dan teknis pelaksanaan eksekusi oleh aparat PHI/PN. 

Dilapangan (Bank): 

  • Membacakan penetapan; 
  • Membuat berita acara eksekusi; 
  • Mentransfer uang dari rekening yang disita (Termohon Eksekusi) ke rekening penampung PHI/PN; 
  • Membacakan berita acara eksekusi; 
  • Menandatangani berita acara eksekusi;

9.PEMBAYARAN/PENYERAHAN UANG HASIL EKSEKUSI

  • PHI (JSP) memberitahukan kepada pihak untuk mengambil uang hasil eksekusi; 
  • Pembagian dan penyerahan uang hasil eksekusi kepada P & T eksekusi; 
  • Berita acara pembagian dan penyerahan hasil eksekusi kepada P & T eksekusi.

Referensi:

  • PENGADILAN AGAMA DEPOK, Standar Operasional Prosedur (SOP) Eksekusi Rekening/Tabungan. Dibuat, direvisi, dan berlaku tanggal 01 April 2020;
  • Pengalaman penulis sendiri di PHI dan PN beberapa kali melakukan/mengikuti proses eksekusi terhadap rekening bank untuk membayar hak-hak Pemohon Eksekusi.
Oleh Adv. Harris Manalu, S.H.

TOPIK POPULER

Contoh Kesimpulan Penggugat di PHI

Gambar
Jakarta, 23 Mei 20 22   Kepada Yth, Ketua dan Anggota Majelis Hakim Perkara Nomor xx /Pdt.Sus-PHI/20 22 /PN. Jkt.Pst Pengadilan Hubungan Industrial P ada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jl. Bungur Raya No. 24, 26, 28 Kemayoran Jakarta Pusat                 Perihal: Kesimpulan Para Penggugat Dengan hormat, Perkenankanlah kami yang bertandatangan di bawah ini, H arris Manalu , S.H., Advokat berkantor pada Law Office Harris Manalu & Partners , beralamat di Jl. Al - Akbar Bunder I No. 119 A, Munjul, Cipayung, Jakarta Timur-13850, selaku kuasa para Penggugat, dalam hal ini Rudi , Dkk (157 orang) , dengan ini mengajukan KESIMPULAN dalam p erkara Nomor xx /Pdt.Sus-PHI/2022/PN. Jkt.Pst , sebagai berikut: POKOK PERMASALAHAN Bahwa yang menjadi pokok permasalaha n dalam perkara a quo adalah tuntutan para Penggugat agar Tergugat membayar penggantian sisa cuti tahunan para Penggugat untuk t...
Read more »

Contoh Surat Permohonan Perundingan Bipartit Pertama (I) oleh Pekerja

Jakarta, 4 April 2022 Kepada Yth, PT. MAJU BERSAMA Up. Manager HRD Ibu Rina Jl. Mawar No. 5 Pulogadung Jakarta Timur Perihal: Permohonan Perundingan Bipartit Dengan hormat, Yang bertandatangan di bawah ini, saya: Nama : RONI Warganegara : Indonesia Pekerjaan : Karyawan PT. Maju Bersama Alamat : Jl. Tongkol No. 10 RT 05, RW 01, Kel. Cibubur, Kec. Ciracas, Jakarta Timur Sehubungan dengan adanya permasalahan hubungan industrial yang perlu dirundingkan secara bipartit antara saya dengan manajemen PT. Maju Bersama, maka dengan ini saya mengajukan permohonan untuk melakukan perundingan bipartit pada: Hari : Senin Tanggal : 11 April 2022 Pukul : 10.00 WIB s/d selesai Tempat : Ruang Rapat PT. Maju Berama  Jl. Mawar No. 5 Pulogadung, Jakarta Timur  Adapun yang perlu dirundingkan adalah terkait dengan permasalahan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan PT. Maju Bersama terhadap saya pada tanggal 30 Maret...
Read more »

Contoh 3 Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial

Jakarta, 3 November 2023 Kepada Yth: Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jl. Bungur Raya No. 24 , 26, 28 Kemayoran,  Jakarta Pusat Perihal: Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial Dengan hormat, Perkenankan kami, Harris Manalu, S.H., Advokat  pada Law Office Harris Manalu & Partners, beralamat di Jl. Masjid Al-Akbar Bunder I No. 119A, Munjul, Cipayung, Jakarta Timur - 13850, Telp.: 0812 - 8386 - 580, e-M ail: harrismanalu 3 @gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2023 (terlampir), dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama GUN GUNAWAN , W arga N egara Indonesia , beralamat di Jl. xxx No. x, RT x, RW x, Kel. x, Kec. x, Jakarta Barat , p ekerjaan /jabatan sebagai  Legal Advisor Human Resource Development (HRD) Yayasan Sekolah Nusantara, s elanjutnya disebut   Penggugat ; Dengan ini mengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial kepada   YAYASAN SEKOLAH NUSANTARA,...
Read more »

Contoh Surat Kuasa Bipartit dan sekaligus Mediasi Memakai Pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Gambar
SURAT KUASA Yang bertandatangan di bawah ini: Nama             :  DINDA Warganegara:  Indonesia Pekerjaan      :  Karyawan PT Jaya Bersama Alamat          :  Jl. Mangga    No. 5    RT 07,    RW 08, Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur Selanjutnya disebut  Pemberi Kuasa ;   Dengan ini  memilih domisili hukum di kantor kuasanya tersebut di bawah ini, dan dengan ini  memberikan kuasa kepada: ROY,  warganegara Indonesia, Ketua Serikat Pekerja PT Jaya Bersama; RIO,  warganegara Indonesia, Sekretaris Serikat Pekerja PT Jaya Bersama; Masing-masing selaku pengurus Serikat Pekerja PT Jaya Bersama, beralamat di Jl. Percetakan No. 7 Pulogadung, Jakarta Timur , bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri ,  selanjutnya disebut sebagai  Penerima Kuasa ; K H U S U S Untuk dan atas nama serta mendampingi dan/atau mewakili Pemberi ...
Read more »

Contoh 2 Kontra Memori Kasasi di PHI

Jakarta, 4 April   2024 Kepada Yth: Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Melalui: Ketua Pengadilan Hubungan Industrial   Pada Pengadilan Negeri Bandung Jl. Surapati No. 47 Bandung Perihal: Kontra Memori Kasasi Dengan hormat, Perkenankanlah kami, RUDIANATO, S.H., dan RIAMA HITA, S.H., para Advokat, berkantor pada Kantor Hukum, Advokat/Pengacara, "RRH & PARTNERS”, beralamat di Jl. ______, No. _, Kel. ____, Kec. _____, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Desember 2023 dari dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Mamur Bersama, beralamat di Jl. ______ No. __ Desa ___, Kecamatan _________, Kabupaten Bogor,  dengan ini mengajukan Kontra Memori Kasasi terhadap Memori Kasasi atas permohonan kasasi yang diajukan Liana Sari, Dkk (3 orang) sebagai Para Pemohon Kasasi terhadap  Putusan Pengadilan Hubungan Industrial  pada Pengadilan Negeri Bandung  Nomor  __ /Pdt.Sus-PHI/20 24 /PN  Bdg,...
Read more »

Contoh Pencabutan Surat Kuasa

Jakarta, 13 Maret 2023 Perihal : Pencabutan Kuasa Kepada Yth, 1. Bapak Rudi Rudian, S.H., M.H. 2. Ibu Dina Dinaan, S.H. 3. Bapak Piko Pikoan, S.H. di- Jakarta Timur Dengan hormat, Saya yang bertandatangan di bawah ini: Nama : SITI SITIAN Jenis kelamin : Perempuan Umur : 46 tahun Alamat : Jl. Belimbing No. 67 RT 006, RW 007, Kel. Cibubur, Kec. Cicaras, Jakarta Timur NIK KTP : xxxxxxxxxxxxxxxx Dengan ini memberitahukan bahwa kuasa yang saya berikan sebagaimana Surat Kuasa Nomor: 555/SKK/I/2023, bertanggal 5 Januari 2023 kepada: 1. Rudi Rudian; 2. Dina Dinaan; 3. Piko Pikoan; Para Advokat, berkantor pada RDP Law Office, beralamat di Jl. Bangun No. 5 Jakarta Timur, dengan ini saya CABUT. Dengan saya cabut kuasa/surat kuasa tersebut maka sejak tanggal ditandatanganinya surat pencabutan kuasa ini maka surat kuasa tersebut tidak dapat lagi dipergunakan untuk kepentingan apapun juga. Bapak Rudi Rudian, S.H., M.H., Ibu Dina Dinaan, S.H., dan Bapa...
Read more »

Replik | Contoh di Pengadilan Hubungan Industrial

Gambar
Jakarta, 12 Februari 2018 Kepada Yth, Ketua dan Anggota Majelis Hakim  Perkara Nomor XX/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jl. Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28  JAKARTA PUSAT PERIHAL: REPLIK Dengan hormat, Perkenankanlah kami,  Harris Manalu, S.H ., dan  Solagracia, S.H ., Advokat, berkantor pada Law Office Harris Manalu & Partners, beralamat di Jl. Masjid Al-Akbar Bunder I No. 119A Munjul, Cipayung, Jakarta Timur, HP/WA: 0812-8386-580, e-Mail: harrismanalu3@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2018, bertindak untuk dan atas nama  SULASTRI sebagai Penggugat dalam perkara Nomor  XX/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst, dengan ini mengajukan REPLIK, sebagai berikut: DALAM EKSEPSI Bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa terhadap perkara  a quo  belum pernah dilakukan perundingan bipartit, sehingga Anjuran Mediator yang Pengguga...
Read more »

Format dan Isi Risalah Perundingan Bipartit I dan II

  RISALAH PERUNDINGAN BIPARTIT I (PERTAMA)   Tanggal:  22 Mei 2023 Tempat:  Ruang Rapat Kantor PT Jaya Raya                                       Nama Perusahaan:  PT Jaya Raya Alamat Perusahaan:  Jl. Percetakan No. 5 Pulogadung, Jakarta Timur Nama Pekerja:   RINI Alamat Pekerja:  Jl. Kelapa No. 10 RT 05, RW 01, Kel. Cibubur, Kec. Ciracas, Jakarta Timur Pokok Masalah:  PHK Pekerja RINI Pendapat Pekerja:  Tidak benar pekerja mangkir tanggal 30 Maret 2023, namun ijin. Benar tanggal 30 Maret 2023 pekerja tidak masuk kerja, namun pada tanggal 29 Maret 2023 pekerja telah mengajukan surat ijin tidak masuk kerja untuk tanggal 30 Maret 2023 kepada atasan langsung pekerja, yaitu Pak Gunawan, dan disetujui. Pekerja minta ijin untuk membawa anak pekerja ke rumah sakit operasi benjolan di lehernya. Lagi pula PHK yang dilakukan perusahaan adalah tidak ...
Read more »

Jawaban | Contoh di Pengadilan Hubungan Industrial

Gambar
Jakarta, 5 Februari 2018 Kepada Yth: Ketua dan Anggota Majelis Hakim Perkara No. XX/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jl. Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28 Kemayoran JAKARTA PUSAT PERIHAL: JAWABAN Dengan hormat, Yang bertandatangan di bawah ini, Rudi, S.H., M.H., dan Rini, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 5/IR-S/II/2018 tertanggal 15 Januari 2018, bertindak untuk dan atas nama PT Sejahtera, beralamat di Jl. Raya Jakarta-Bogor KM 28 Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur, dengan ini mengajukan JAWABAN atas perkara Nomor XX/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst., tertanggal 20 Januari 2018, sebagai berikut: DALAM EKSEPSI  Anjuran dalam perkara a quo cacat hukum Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah melakukan perundingan bipartit atas perkara a quo sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU 2/2004) yang mewajibkan dila...
Read more »