Cara dan Persyaratan Mengeksekusi Rekening Bank untuk Membayar Pesangon atau Upah Pekerja

Tahapan Besar:

  1. Permohonan eksekusi aanmaning;
  2. Penelaahan berkas permohonan; 
  3. Penetapan aanmaning;
  4. Sidang aanmaning;
  5. Permohonan penetapan sita eksekusi rekening;
  6. Penetapan sita eksekusi rekening;
  7. Permohonan penetapan eksekusi pencarian uang; 
  8. Penetapan eksekusi pencairan uang; dan
  9. Pembayaran/penyerahan uang hasil eksekusi.

Tahapan dan Persyaratan Teknis:

1.PERMOHONAN EKSEKUSI AANMANING

Pemohon Eksekusi mengajukan surat Permohonan Eksekusi Aanmaning kepada Ketua PHI/PN, dengan melampirkan persyaratan: 

  1. Fotokopi KTP prinsipal; 
  2. Surat Kuasa Khusus bagi yang menggunakan kuasa; 
  3. Fotokopi salinan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri; 
  4. Fotokopi salinan putusan kasasi Mahkamah Agung; 
  5. Fotokopi relaas pemberitahuan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri atau putusan Kasasi Mahkamah Agung); 
  6. Surat keterangan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde); 
  7. Asli SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) biaya permohonan eksekusi (jika nilai gugatan Rp150.000.000 atau lebih).

2.PEMERIKSAAN BERKAS DAN PENELAAHAN BERKAS PERMOHONAN EKSEKUSI OLEH APARAT PHI/PN

  1. Kelengkapan persyaratan permohonan;
  2. Menunjuk/menugaskan Tim Telaah; 
  3. Mempelajari dan membuat telaah berkas permohonan eksekusi.

3.MENERBITKAN PENETAPAN AANMANING OLEH KETUA PHI/PN

Diikuti dengan: 

  • Penunjukan Panitera Pengganti (PP) untuk sidang aanmaning; 
  • Penunjukan Jurusita Pengganti (JSP) untuk memanggil para pihak; 
  • JSP melakukan pemanggilan anmaning kepada Termohon Eksekusi untuk ditegur dan Pemohon Eksekusi untuk menghadiri sidang insidentil.

4.MELAKSANAKAN SIDANG AANMANING (INSIDENTIL)

  • Ketua PHI/PN membuka sidang; 
  • Panitera Pengganti membaca amar putusan; 
  • Ketua PHI/PN menyampaikan teguran lisan kepada Termohon Eksekusi supaya dalam jangka waktu 8 hari kedepan melaksanakan isi putusan; 
  • Panitera Pengganti membuat berita acara sidang aanmaning; (jika Termohonan Eksekusi tidak melaksanakan isi putusan selama 8 sejak ditegur), MAKA:

5.PERMOHONAN PENETAPAN SITA EKSEKUSI/REKENING

Pemohon Eksekusi mengajukan surat Permohonan Penetapan Sita Eksekusi kepada Ketua PHI/PN, dengan nencantumkan: 

  • Nama Bank; 
  • Nomor Rekening; 
  • Nama Pemilik Rekening;
  • Alamat Bank; 
  • Dan melampirkan SKUM (pembayaran panjar biaya perkara yang ke-2 kali, jika nilai gugatan Rp150.000.000 atau lebih).

6.KETUA PHI/PN MENERBITKAN PENETAPAN SITA EKSEKUSI

Diikuti dengan: 

  • Persiapan pelaksanaan sita oleh PP dan menerbitkan surat tugas JS/JSP; 
  • Penjadwalan pelaksanaan penyitaan; 
  • Koordinasi dengan pihak bank; 
  • Memberitahukan pelaksanaan sita kepada Pemohon Eksekusi, Termohon Eksekusi dan pihak terkait; 
  • Melaksanakan penyitaan dan membuat berita acara penyitaan; 
  • Menandatangani berita acara (jurusita, saksi-saksi dan pihak terkait); 
  • Menyampaikan salinan berita acara sita kepada Pemohon Eksekusi, Termohon Eksekusi dan pihak terkait;

7.PERMOHONAN PENETAPAN EKSEKUSI/PENCAIRAN

Dengan melampirkan SKUM (pembayaran panjar biaya perkara yang ke-3 kali, jika nilai gugatan Rp150.000.000 atau lebih).

8.KETUA PHI/PN MENERBITKAN PENETAPAN EKSEKUSI

Diikuti dengan persiapan-persiapan administrasi dan teknis pelaksanaan eksekusi oleh aparat PHI/PN. 

Dilapangan (Bank): 

  • Membacakan penetapan; 
  • Membuat berita acara eksekusi; 
  • Mentransfer uang dari rekening yang disita (Termohon Eksekusi) ke rekening penampung PHI/PN; 
  • Membacakan berita acara eksekusi; 
  • Menandatangani berita acara eksekusi;

9.PEMBAYARAN/PENYERAHAN UANG HASIL EKSEKUSI

  • PHI (JSP) memberitahukan kepada pihak untuk mengambil uang hasil eksekusi; 
  • Pembagian dan penyerahan uang hasil eksekusi kepada P & T eksekusi; 
  • Berita acara pembagian dan penyerahan hasil eksekusi kepada P & T eksekusi.

Referensi:

  • PENGADILAN AGAMA DEPOK, Standar Operasional Prosedur (SOP) Eksekusi Rekening/Tabungan. Dibuat, direvisi, dan berlaku tanggal 01 April 2020;
  • Pengalaman penulis sendiri di PHI dan PN beberapa kali melakukan/mengikuti proses eksekusi terhadap rekening bank untuk membayar hak-hak Pemohon Eksekusi.
Oleh Adv. Harris Manalu, S.H.

TOPIK POPULER

Contoh Kesimpulan Penggugat di PHI

Gambar
Jakarta, 23 Mei 20 22   Kepada Yth, Ketua dan Anggota Majelis Hakim Perkara Nomor xx /Pdt.Sus-PHI/20 22 /PN. Jkt.Pst Pengadilan Hubungan Industrial P ada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jl. Bungur Raya No. 24, 26, 28 Kemayoran Jakarta Pusat                 Perihal: Kesimpulan Para Penggugat Dengan hormat, Perkenankanlah kami yang bertandatangan di bawah ini, H arris Manalu , S.H., Advokat berkantor pada Law Office Harris Manalu & Partners , beralamat di Jl. Al - Akbar Bunder I No. 119 A, Munjul, Cipayung, Jakarta Timur-13850, selaku kuasa para Penggugat, dalam hal ini Rudi , Dkk (157 orang) , dengan ini mengajukan KESIMPULAN dalam p erkara Nomor xx /Pdt.Sus-PHI/2022/PN. Jkt.Pst , sebagai berikut: POKOK PERMASALAHAN Bahwa yang menjadi pokok permasalaha n dalam perkara a quo adalah tuntutan para Penggugat agar Tergugat membayar penggantian sisa cuti tahunan para Penggugat untuk t...
Read more »

Contoh Surat Permohonan Perundingan Bipartit Pertama (I) oleh Pekerja

Jakarta, 4 April 2022 Kepada Yth, PT. MAJU BERSAMA Up. Manager HRD Ibu Rina Jl. Mawar No. 5 Pulogadung Jakarta Timur Perihal: Permohonan Perundingan Bipartit Dengan hormat, Yang bertandatangan di bawah ini, saya: Nama : RONI Warganegara : Indonesia Pekerjaan : Karyawan PT. Maju Bersama Alamat : Jl. Tongkol No. 10 RT 05, RW 01, Kel. Cibubur, Kec. Ciracas, Jakarta Timur Sehubungan dengan adanya permasalahan hubungan industrial yang perlu dirundingkan secara bipartit antara saya dengan manajemen PT. Maju Bersama, maka dengan ini saya mengajukan permohonan untuk melakukan perundingan bipartit pada: Hari : Senin Tanggal : 11 April 2022 Pukul : 10.00 WIB s/d selesai Tempat : Ruang Rapat PT. Maju Berama  Jl. Mawar No. 5 Pulogadung, Jakarta Timur  Adapun yang perlu dirundingkan adalah terkait dengan permasalahan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan PT. Maju Bersama terhadap saya pada tanggal 30 Maret...
Read more »

Contoh Surat Kuasa Bipartit dan sekaligus Mediasi Memakai Pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Gambar
SURAT KUASA Yang bertandatangan di bawah ini: Nama: DINDA Warganegara: Indonesia Alamat: Jl. Mangga    No. 5    RT 07,    RW 08, Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur Pekerjaan: Karyawan PT Jaya Bersama Selanjutnya disebut  Pemberi Kuasa ;   Dengan ini  memilih domisili hukum di kantor kuasanya tersebut di bawah ini, dan dengan ini  memberikan kuasa kepada: ROY,  warganegara Indonesia, Ketua Serikat Pekerja PT Jaya Bersama; RIO,  warganegara Indonesia, Sekretaris Serikat Pekerja PT Jaya Bersama; Masing-masing selaku pengurus Serikat Pekerja PT Jaya Bersama, beralamat di Jl. Percetakan No. 7 Pulogadung, Jakarta Timur , bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri ,  selanjutnya disebut sebagai  Penerima Kuasa ; K H U S U S Untuk dan atas nama serta mendampingi dan/atau mewakili Pemberi Kuasa guna: Mengajukan permohonan dan melakukan perundingan bipartit kepada/dengan   PT Jaya Bersama, beralamat di   J...
Read more »

Contoh 2 Kontra Memori Kasasi di PHI

Jakarta, 4 April   2024 Kepada Yth: Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Melalui: Ketua Pengadilan Hubungan Industrial   Pada Pengadilan Negeri Bandung Jl. Surapati No. 47 Bandung Perihal: Kontra Memori Kasasi P utusan Nomor _ /Pdt.Sus-P HI /202 4/ P N Bdg Dengan hormat, Perkenankanlah kami, RUDIANATO, S.H., dan RIAMA HITA, S.H., para Advokat, berkantor pada Kantor Hukum, Advokat/Pengacara, "RRH & PARTNERS”, beralamat di Jl. ______, No. _, Kel. ____, Kec. _____, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Desember 2023 dari dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Mamur Bersama, beralamat di Jl. ______ No. __ Desa ___, Kecamatan _________, Kabupaten Bogor,  dengan ini mengajukan Kontra Memori Kasasi terhadap Memori Kasasi atas permohonan kasasi yang diajukan Liana Sari, Dkk (3 orang) sebagai Para Pemohon Kasasi terhadap  Putusan Pengadilan Hubungan Industrial  pada Pengadilan Negeri Bandung  No...
Read more »

Replik | Contoh di Pengadilan Hubungan Industrial

Gambar
Jakarta, 12 Februari 2018   Kepada Yth, Ketua dan Anggota Majelis Hakim  Perkara Nomor XX/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jl. Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28  JAKARTA PUSAT   PERIHAL: REPLIK   Dengan hormat, Perkenankanlah kami,  Harris Manalu, S.H ., dan  Solagracia, S.H ., Advokat, berkantor pada Law Office Harris Manalu & Partners, beralamat di Jl. Masjid Al-Akbar Bunder I No. 119A Munjul, Cipayung, Jakarta Timur, HP/WA: 0812-8386-580, e-Mail: harrismanalu3@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2018, bertindak untuk dan atas nama  SULASTRI sebagai Penggugat dalam perkara Nomor  XX/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst, dengan ini mengajukan REPLIK, sebagai berikut:   DALAM EKSEPSI Bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa terhadap perkara  a quo  belum pernah dilakukan perundingan bipartit, seh...
Read more »

Pasal 156 UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. UU 6/2023 (Cipta Kerja)

Pasal 156  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang: (1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.  (2) Uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:  a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;  b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah;  c. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah;  d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah;  e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (...
Read more »

Jawaban | Contoh di Pengadilan Hubungan Industrial

Gambar
Jakarta, 5 Februari 2018   Kepada Yth: Ketua dan Anggota Majelis Hakim Perkara No. XX/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jl. Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28 Kemayoran JAKARTA PUSAT   Hal: Jawaban Dengan hormat, Yang bertandatangan di bawah ini, Rudi, S.H., M.H., dan Rini, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 5/IR-S/II/2018 tertanggal 15 Januari 2018, bertindak untuk dan atas nama PT Sejahtera, beralamat di Jl. Raya Jakarta-Bogor KM 28 Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur, dengan ini mengajukan JAWABAN atas  perkara Nomor XX/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst., tertanggal 20 Januari 2018, sebagai berikut:   DALAM EKSEPSI Anjuran dalam perkara a quo cacat hukum Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah melakukan perundingan bipartit atas perkara a quo sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industr...
Read more »

UMP Lampung 2024 (Pdf) dan UMK 15 Kabupaten/Kota di Lampung

Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 3,16% dari tahun 2023. Dengan kenaikan 3,16% itu, maka UMP Lampung tahun 2024 naik sekitar Rp83.212. Dengan demikian UMP yang akan diterapkan mulai 1 Januari 2024 sebesar Rp2.716.496,33. Sebelumnya, UMP Lampung tahun 2023 sebesar Rp2.633.284,59. Sedangkan besaran upah minimum kabupaten/kota (UMK) tahun 2024 di 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung yang telah ditetapkan Gubernur adalah sebagai berikut: 1. UMK Bandar Lampung ditetapkan sebesar Rp3.103.631; 2. UMK Metro ditetapkan sebesar Rp2.726.104; 3. UMK Way Kanan ditetapkan sebesar Rp2.885.122; 4. UMK Mesuji ditetapkan sebesar Rp2.903.310,2; 5. UMK Lampung Selatan ditetapkan sebesar Rp2.889.193; 6. UMK Lampung Tengah ditetapkan sebesar Rp2.716.496,33 (mengikuti penetapan UMP Lampung); 7. UMK Lampung Utara ditetapkan sebesar Rp2.716.496,33 (mengikuti penetapan UMP Lampung); 8. UMK Lampung Timur ditetapkan sebesar Rp2.716.496,33 (mengikuti penetapan UMP Lampung);...
Read more »

Tata Cara Melakukan Perundingan Bipartit Hubungan Industrial

Gambar
Ilustrasi Perundingan Bipartit Perundingan bipartit hubungan industrial adalah tahap awal menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Jika antara pekerja atau para pekerja atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha terjadi perselisihan hubungan industrial, baik perselisihan hak, perselisihan kepentingan, maupun perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) langkah pertama yang dilakukan adalah perundingan bipartit.  Perundingan bipartit dilakukan dengan tata cara sebagai berikut: Salah satu pihak, pekerja atau pengusaha, menyurati pihak lain untuk dilakukan perundingan bipartit. Untuk memenuhi syarat sah dan patut penyampaian surat usahakan antara penerimaan surat oleh pihak lainnya dengan pelaksanaan perundingan berjarak 7 hari. Minta dan terimalah tanda terima surat sebagai bukti kita sudah mengajukan surat permohon perundingan bipartit; Jika permohonan pertama tidak ditanggapi pihak yang kita minta untuk berundingan, ajukan lagi surat permohonan kedua dan terakhir. Mi...
Read more »