Permenaker 17/2014 : Tata Kerja Mediator Hubungan Industrial

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial serta Tata Kerja Mediasi (Permenaker 17/2014), ini berlaku sejak tanggal 30 September 2014.

Permenaker ini antara lain mengatur kedudukan dan kewenangan Mediator sebagai berikut:

Pasal 11

Mediator berkedudukan di:

a. Kementerian;

b. Dinas Provinsi;

c. Dinas Kabupaten/Kota.

Pasal 12

(1) Mediator yang berkedudukan di Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, berwenang untuk:

a. melakukan Mediasi terhadap Perselisihan Hubungan Industrial yang terjadi pada lebih dari 1 (satu) wilayah provinsi; dan

b. memberikan bantuan teknis, supervisi dan melakukan monitoring penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang dilakukan Mediator pada Dinas Provinsi dan/atau Dinas Kabupaten/Kota.

(2) Mediator yang berkedudukan di Dinas Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, berwenang untuk:

a. melakukan Mediasi terhadap Perselisihan Hubungan Industrial yang terjadi pada lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;

b. melakukan Mediasi terhadap Perselisihan Hubungan Industrial atas pelimpahan dari Kementerian atau Dinas Kabupaten/Kota;

c. melakukan Mediasi terhadap Perselisihan Hubungan Industrial atas permintaan Dinas Kabupaten/Kota yang tidak memiliki Mediator; dan

d. memberikan bantuan teknis, supervisi, dan melakukan monitoring penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang dilakukan Mediator pada Dinas Kabupaten/Kota.

(3) Mediator yang berkedudukan di Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, berwenang untuk:

a. melakukan Mediasi terhadap Perselisihan Hubungan Industrial yang terjadi di kabupaten/kota yang bersangkutan;

b. melakukan Mediasi terhadap Perselisihan Hubungan Industrial atas pelimpahan dari Kementerian atau Dinas Provinsi.

Permenaker ini juga menyediakan format:

1. Format 1: Surat Keputusan Pengangkatan Mediator Hubungan Industrial;
2. Format 2: Surat Keputusan Pengangkatan Mediator Khusus;
3. Format 3: Risalah Klarifikasi Perselisihan Hubungan Industria;
4. Format 4: Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial.
5. Format 5: Tanggapan Permohonan Pencatatan Dalam Hal Permohonan Pencatatan Belum Lengkap;
6. Format 6: Tanggapan Permohonan Pencatatan Dalam Hal Permohonan Pencatatan Lengkap;
7. Format 7: Pelimpahan Kepada Mediator Hubungan Industrial;
8. Format 8: Surat Tugas;
9. Format 9: Panggilan Klarifikasi dan Sidang Mediasi;
10. Format 10: Panggilan Saksi/Saksi Ahli;
11. Format 11: Perjanjian Bersama;
12. Format 12: Anjuran;
13. Format 13: Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
14. Format 14: Daftar Hadir;
15. Format 15: Laporan Hasil Mediasi;
16. Format 16: Buku Register Perselisihan Hubungan Industrial;
17. Format 17: Usulan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial;
18. Format 18: Surat Keputusan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial;
19. Format 19: Surat Teguran.

Klik Permenaker 17/2014